Bocoran SGP — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara aktif mencegah praktik greenwashing di industri keuangan dengan memperkuat kerangka pengungkapan keberlanjutan (sustainability disclosure). Langkah ini bertujuan untuk menuntut transparansi yang lebih tinggi guna mendorong akuntabilitas pasar. Greenwashing sendiri merupakan strategi komunikasi atau pemasaran yang menampilkan suatu produk, kebijakan, atau aktivitas sebagai lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dibandingkan kenyataannya.
Transparansi sebagai Fondasi Akuntabilitas
“OJK memperkuat standar transparansi untuk mendorong akuntabilitas pasar dan mencegah praktik greenwashing,” tegas Direktur Keuangan Berkelanjutan OJK, R. Joko Siswanto, dalam acara Green Economy Outlook 2026. Kebijakan ini mewajibkan integrasi risiko keberlanjutan ke dalam tata kelola perusahaan dan pelaporan keuangan.
Joko menekankan bahwa kualitas pengungkapan keberlanjutan akan menjadi unsur strategis bagi daya saing lembaga jasa keuangan di masa depan. Hal ini terutama krusial untuk menarik pendanaan berkelanjutan dan investasi internasional. Minat investasi, termasuk untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, terus meningkat, dengan lebih dari 250 letter of intent yang telah diterima.
Fokus pada Manajemen Risiko Iklim dan Kapasitas ESG
Selain aspek transparansi, kebijakan keuangan berkelanjutan OJK juga berfokus pada dua pilar utama lainnya.
Integrasi Manajemen Risiko Iklim
OJK mendorong penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) dalam proses bisnis, khususnya di sektor perbankan. Ke depan, OJK akan mengembangkan kerangka CRMS ini ke sektor jasa keuangan lainnya. Kerangka kerja ini juga akan disempurnakan dengan skenario iklim yang lebih sesuai dengan kondisi spesifik Indonesia.
Penguatan Kapasitas dan Literasi ESG
Pilar ketiga kebijakan adalah penguatan kapasitas dan literasi Environmental (Lingkungan), Social (Sosial), dan Governance (Tata Kelola) atau ESG di semua tingkat organisasi. OJK mendorong pelaku di sektor keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat infrastruktur pendukung, dan mengakselerasi pemanfaatan data keberlanjutan.
“OJK juga akan terus memperluas program peningkatan kapasitas dan kerja sama lintas sektor agar kesiapan industri, khususnya perbankan, semakin optimal,” jelas Joko. Upaya komprehensif ini diharapkan dapat membangun fondasi yang kokoh untuk ekonomi hijau dan investasi berkelanjutan di Indonesia.