Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menilai kehadiran stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) khusus nelayan telah membawa pemerataan akses energi hingga ke kawasan pesisir di berbagai daerah Indonesia.
Anggota Komite BPH Migas, Erika Retnowati, menjelaskan bahwa sejak adanya SPBU nelayan, para nelayan dapat memperoleh bahan bakar minyak (BBM) dengan harga sesuai ketentuan pemerintah serta lokasi yang lebih dekat dari tempat tinggal mereka. Hal ini memberikan kemudahan sekaligus kepastian harga bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut.
“Nelayan merasa terbantu dan bersyukur karena kini bisa membeli BBM dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Erika saat meninjau SPBU nelayan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, sebagaimana dikutip dari keterangan di Jakarta, Selasa.
Ia mengungkapkan, sebelum SPBU nelayan tersedia, para nelayan kerap membeli solar dengan harga di atas harga resmi SPBU. Kini, dengan fasilitas tersebut, mereka dapat membeli solar langsung seharga Rp6.800 per liter.
Selain persoalan harga, jarak juga menjadi kendala sebelumnya. SPBU terdekat berada sekitar 21 kilometer dari lokasi nelayan, sehingga membutuhkan waktu tempuh dan biaya tambahan. Kehadiran SPBU nelayan dinilai mampu mengatasi permasalahan tersebut secara signifikan.
SPBU nelayan di Donggala dikelola oleh koperasi nelayan dengan dukungan pembiayaan berupa kredit permodalan dari pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Erika menambahkan, para nelayan setempat juga sudah memahami prosedur penggunaan surat rekomendasi untuk pembelian BBM subsidi maupun BBM kompensasi.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas lainnya, Harya Adityawarman, berharap bantuan kredit permodalan yang diterima nelayan tidak hanya dimanfaatkan untuk pengelolaan SPBU, tetapi juga untuk pengadaan peralatan lain yang mendukung operasional melaut. Ia turut mengapresiasi sistem operasional SPBU nelayan yang telah terintegrasi secara digital.
“Yang menggembirakan, data operasional SPBU nelayan ini dapat langsung masuk ke dashboard Pertamina Patra Niaga, sehingga penyalurannya bisa dipantau setiap hari oleh BPH Migas,” jelas Harya.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Erika juga mengunjungi Integrated Terminal (IT) Donggala serta sejumlah SPBU di Kota Palu. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pasokan BBM selama periode libur akhir tahun.
“Secara umum, pasokan BBM berada dalam kondisi aman. Kita berharap distribusi tetap berjalan lancar selama masa liburan,” kata Erika.
Harya menambahkan, selama periode Natal dan Tahun Baru, konsumsi BBM di Sulawesi Tengah diperkirakan mengalami kenaikan sekitar lima persen untuk jenis gasoline, sementara kebutuhan gasoil relatif stabil dibandingkan periode sebelumnya. Dalam kunjungan tersebut, dilakukan pula pemeriksaan kualitas dan kuantitas BBM di SPBU.
“Hasil pengujian menunjukkan BBM yang disalurkan telah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh IT Manager Donggala Ari Wibowo serta Sales Branch Manager Sulawesi Tengah II Fuel Pertamina Patra Niaga, Gidan Rasendrianto.
Di sisi lain, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan dukungan perusahaan terhadap kebijakan pemerintah dalam penyediaan lembaga penyalur BBM khusus bagi nelayan.
“Nelayan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Karena itu, Pertamina Patra Niaga berkomitmen memastikan ketersediaan BBM dengan akses yang lebih dekat dan harga yang terjangkau bagi para nelayan,” pungkasnya.