Slot Dana 5000 — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan optimisme bahwa kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang akan ditetapkan dapat memperoleh penerimaan dari seluruh pihak terkait. Ia berharap penetapan upah minimum ini tidak akan memicu aksi mogok kerja dari kalangan buruh.
“Bismillahirrahmanirrahim, semoga diterima semuanya, tidak ada mogok karena saat ini negara sedang membutuhkan kondisi yang kondusif,” ujar Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Berpedoman pada Peraturan Pemerintah
Pramono menegaskan bahwa penetapan UMP DKI Jakarta dilakukan dengan berpedoman penuh pada Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku. Menurutnya, kebijakan ini tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui mekanisme dan rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan.
“Sebagai Gubernur, tentunya pedoman saya adalah apa yang diatur dalam PP. Maka, berdasarkan PP itulah saya mengambil kebijakan,” jelasnya.
Melalui Pembahasan Dewan Pengupahan
Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa keputusan mengenai besaran UMP telah melalui proses pembahasan yang mendalam di Dewan Pengupahan. Lembaga ini telah melakukan serangkaian rapat dan diskusi hingga menghasilkan rekomendasi yang kemudian diserahkan kepada gubernur untuk ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Gubernur (Kepgub).
“Dewan Pengupahan sudah melakukan rapat dan pembahasan berkali-kali, dan sudah mengerucut, serta meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengambil keputusan,” papar Pramono.
Kepgub Telah Ditandatangani
Pramono Anung memastikan bahwa Keputusan Gubernur mengenai UMP DKI Jakarta telah ia tandatangani. Meski demikian, besaran angka UMP secara resmi akan diumumkan kepada publik sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Saya sudah menandatangani Keputusan Gubernurnya. Namun, angka pastinya akan diumumkan besok,” tutupnya.